|
Klik ini untuk halaman yang tidak dibagi-bagi ISI • Halaman 1 / 5 Sesuai aslinya bila di baca dengan Netscape 4.x
Program Kerja Harus Jelas* Hak Indonesia Untuk Berperan Perlu Merasakan Suka-Dukanya Indonesia Di Mata Dunia * Rakyat Yakin Dengan Pimpinan Yang Mengalami Apa Yang Mereka Alami * Ucapan PejabatUntuk Luar Negeri * Perlu Promosi Diri * Akibat Rendah Diri * Barat Menguasai Media Masa* Meningkatkan Kemampuan Kita Riwayat Hidup Penulis * |
|
|
|
|
|
Dana yang diadakan untuk proyek telkom besar tersebut dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat biasa, dapat pula diadakan untuk TNI dengan berbagai macam cara, untuk membangun armada laut & armada lain, sarana telekomunikasi satelit dunia yang memungkinkan prajurit kita berkomunikasi dengan siapapun di seluruh dunia, apalagi di wilayah Indonesia dan disebrang bukit; pembangunan pabrik-pabrik senjata serta keperluan-keperluan lain yang menunjang angkatan bersenjata TNI yang tidak akan kalah dengan angkatan bersenjata manapun, dengan atau tanpa persetujuan negara asing manapun, termasuk IMF. (Dana ini tidak ada hubungan dan bukan dana “ribuan trilyun” gambar Soeharto yang kini tidak masuk di sistim peredaran keuangan negara dan tersimpan di berbagai tempat).Baru dapat wujud Indonesia yang makmur.
Program Kerja Harus Jelas * Setiap Pejabat Tinggi Negara harus memiliki Program Kerja yang jelas. Dengan adanya program tersebut yang bersangkutan dapat di nilai potensi kemampuannya untuk menjalani suatu tugas oleh masyarakat.
Walau hasil akhirnya belum tentu presis seperti yang di rencanakan dan diharapkan karena banyak faktor-faktor dan tantangan di luar kekuasaannya yang tidak diduga sebelumnya, tapi dapat dipastikan bahwa program kerja yang jelas akan membawa hasil yang lebih terarah, akan mendapat dukungan oleh lebih banyak orang karena mulai dikenal dan dipahami, dan karenanya hasilnya akan lebih dapat dipastikan.
Yang pasti, salah pemahaman yang sering terjadi yang memaksa pejabat mengulangi penjelasan-penjelasan mengenai Undang2 no. 22 dan berbagai macam masalah lain, akan jauh dikurangi sehingga rakyat tidak perlu naik pitam menganggap pemerintah tidak berbuat apa-apa untuk menyelesaikan masalah yang belum selesai.
Kemajuan dibidang ekonomi Indonesia dihargai semua negara dan mendapat pujian pula oleh masyarakat Indonesia. Kemampuan ekonomi Indonesia lebih bertumpu pada para pengusaha-pengusahanya – para pengusaha yang memiliki jam terbang bukan di Indonesia saja, melainkan juga di dunia internasional yang menghasilkan pandangan yang lebih luas.
Walau kita memiliki banyak pengusaha Indonesia berpengalaman di dunia internasional dan nasional, kita perlu pemimpin yang dapat menjebatani kebudayaan asing dengan kebudayaan serta tata cara bangsa Indonesia. Kesalahpahaman lahir dari tidak adanya saling pengertian
Walau tujuan Program Kerja Indonesia Baru ini bertumpu kepada kemampuan bangsa kita sendiri, sementara ini kita masih memerlukan kerjasama swasta asing dan pemerintahan luar negeri. Mampu menjembatani kebudayaan ini adalah tumpuan dari keberhasilan didalam negosiasi, baik negosiasi kenegaraan, negosiasi urusan usaha, dan usaha besar-besaran yang semuanya bertujuan untuk memakmurkan negara kita.
Sebagai Negara 4 Terbesar Dunia Indonesia Punya Hak Untuk Berperan * Di bidang ekonomi kita tidak perlu mencari sistim baru – ikuti saja sistim yang terbukti berhasil seperti di Amerika Serikat dan Jepang dan dimodifikasi bilamana perlu untuk iklim dan keadaan di Indonesia. Pengalaman nyata di dunia internasional yang luas sangat diperlukan karena Indonesia sebagai negara terbesar nomor empat telah menjadi warga dunia dan perlu mampu memahami bermacam aspirasi.
Selain kemajuan ekonomi negara, pimpinan kita di Indonesia harus memiliki keberanian untuk menuju dan menjalankan hal-hal yang sementara ini dianggap tidak mungkin. Keberanian ini bukan “asal berani mati” tanpa ada dasar yang masuk akal. “Masuk akal” ini bertumpu pada “pengetahuan” serta “pengalaman” (knowledge base dan experience base).Misalnya, merencanakan dan menuju pada peningkatan kemampuan angkatan bersenjata Indonesia TNI menjelajahi lautan internasional seperti angkatan laut Amerika Serikat dan Russia di mata masyarakat kita, sama sekali tidak mungkin. Termasuk mereka-mereka para “para pakar” yang memahami benar keadaan kita di Indonesia. “Mungkin” atau “tidak mungkin” tersebut, sangat tergantung pada “pengetahuan dan pengalaman” mereka yang menilai ini. Tanpa knowledge base ini tidak mungkin ia bisa menilai keadaan ini. Tapi, secara singkat tanpa merinci panjang lebar, kemampuan Indonesia pada tahun 1991 menghapus IGGI dan menggantikannya dengan CGI, adalah salah satu indikator atas potensi kemampuan Indonesia untuk melaksanakan yang di cantumkan disini. Selain dari yang “diketahui” umum, ada pula hal-hal lain yang tidak diketahui umum.
Indonesia sebagai negara nomor 4 terbesar dunia dari 235 negara dunia punya hak mengarah kepada kenyataan kekuatan angkatan bersenjatanya – sekalipun berbagai masyarakat kita sementara ini mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan pada masa lalu dengan ABRI. TNI kita perlu merobah pandangan dalam negeri (dwi fungsi) ke arah menjaga kedaulatan wilayah negara menghadapi potensi musuh luar negeri.
Tanpa perobahan, dan tanpa langkah-langkah yang nyata seperti pembubaran “Koramil”, “Babinsa”, dan penghapusan wakil TNI di DPRD dan DPR, tidak akan ada pihak, terutama pihak pendana besar dan para pelakunya, yang bersedia meningkatkan kemampuan TNI menjadi angkatan bersenjata yang disegani (terkecuali bantuan militer pemerintah negara bersahabat yang bantuannya tidak ada artinya karena tidak ada pemerintah asing yang mau di “saingi” oleh mereka yang dibantu).
Skenarionya adalah kekuatan wujud di daerah wilayah Indonesia, kemudian di Asia Tenggara, kemudian pada Asia pada umumnya, dan kemudian pada dunia, termasuk “menyewa” pangkalan di tempat-tempat tertentu yang di tentukan oleh pimpinan TNI, mengingat bahwa wilayah Indonesia dilalui oleh 85% angkatan laut dan kapal-kapal komersial dunia (disebut oleh Bill Clinton, yang juga berarti dibenaknya bahwa fakta ini adalah penting bagi Amerika Serikat yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh kita) dan sebenarnya memiliki leverage (pengaruh & pengungkit) yang dapat digunakan.
Pimpinan TNI tidak perlu kwatir bahwa ia akan “dilupakan” sebab perlunya TNI yang kuat “menjaga kedaulatan negara dan bangsa” adalah untuk kepentingan kita semua. Ibarat rumah tinggal kita di jaga oleh aparat keamanan, sudah dengan sendirinya kita perlu perhatikan kemampuan aparat tersebut untuk dapat berfungsi dengan baik demi keselamatan penghuni rumah tersebut. Tapi, penghuni rumah tidak bersedia di campuri urusan rumah tangganya, apalagi menampar anggota keluarga oleh aparat milik rumah tangga tersebut. TNI adalah milik Bangsa dan Negara Indonesia (ibarat “rumah tangga” di analogi ini) dan bangsa Indonesia memiliki motivasi TNI-nya kuat (asal tidak menampar penghuni rumah tangga). Mulai menjaga keamanan di luar rumah kita ini, akan mewujudkan TNI yang disegani tetangga kita.
Kebijakan negara kita bertumpu pada 3 titik utama, yaitu kemampuan rakyat di dalam negeri, kebijakan luar negeri dengan mengandung sikap kita negara adidaya, dan kekuatan militer menjagaa dan membela Negara terhadap luar.
Selain tujuan utama mensejahterakan rakyat yang dengan sendirinya tidak bisa ditawar lagi, kita perlu menuju kepada kedua sikap akhir ini. Ke dua sikap akhir ini perlu dilontarkan melalui ucapan-ucapan pejabat-pejabat kita kepada pejabat-pejabat dan rakyat asing supaya melekat pada diri mereka – mirip dengan iklan yang ditayangkan di media masa tiap hari sampai kita semua percaya apa yang di iklankan tersebut.
Yang dapat memimpin dan yakin dapat mewujudkan cita-cita Indonesia Baru ini, adalah mereka yang punya jam terbang serupa, yakin diri karena pengalaman di lapangan, karena adanya potensi kekayaan Indonesia yang tidak ternilai berupa jumlah 150 juta penduduk yang dibawah 30 tahun, kekayaan alam, serta aset “substansial” (yaitu aset bankable, bukan aset kekayaan alam yang belum digarap yang tidak dapat dijadikan kolateral bank) yang pernah diucapkan oleh Michel Camdessus ketua IMF pada konperensi pers di Washington, D.C., dan faktor-faktor lain yang tidak diuraikan secara mendalam di halaman ini. Faktor-faktor ini adalah bahan baku menuju Indonesia Baru, menuju Indonesia menjadi negara adidaya dan menjadi makmur.
Semua bermula dari sikap kita, keyakinan kepada sikap kita ini, dan promosi sikap kita kepada rakyat dan kepada dunia internasional.
Banyak ucapan yang menyebut “masyarakat harus mandiri”, “masyarakat harus makmur” dan hal serupa yang dapat dipastikan adalah tujuan semua pihak. Tapi, jarang sekali pengamat memberi “bagaimana pelaksanaan serta detail-detailnya”? Program kerja ini dimaksud untuk memberi berbagai pelaksanaannya yang hampir semua tertulis di program kerja Indonesia Baru ini, didasarkan pengalaman di lapangan.
Perlu Merasakan Duka-Dukanya * Mereka yang memiliki jam terbang bidang apapun perlu merasakan suka-dukanya dilapangan kerja tersebut karena pengalaman di lapangan akan membawa “pemahaman ranjau-ranjau di lapangan”.
Pemahaman dan pengalaman serupa tidak diperoleh dengan menjadi seorang professor/Doktor/Ir. perguruan tinggi atau melalui pemantauan karena mempraktekan ekonomi dan usaha di lapangan sering jauh beda dengan teorinya. Apa lagi pelanggaran terhadap hak azasi manusia, diteror dan ditahan tanpa didampingi pengacara, atau dipukul seorang petugas, tidak akan dapat dipahami seorang yang hanya mendengar/mengamati pelanggaran HAM. Jauh beda sekali antara mereka yang pernah mengalaminya, dan mereka yang hanya mendengar saja – ibarat seorang sadar akan sakitnya apabila tangannya di taruh diatas api kompor. Beda sekali apabila orang tersebut pernah merasakan bagaimana rasanya saat tanganya pernah kebakar.
Setiap orang memiliki program kerja dan hampir semuanya baik. Ibarat sebuah lagu menjadi populer (berhasil) atau tidak di tengah masyarakat sangat tergantung oleh penyanyinya, bukan semata-mata karena lagunya (program kerjanya) saja.
Indonesia Di Mata Masyarakat Dunia Perlu Memberi Contoh Yang Baik * Indonesia sebagai negara terbesar nomor 4 perlu memberi contoh baik di dunia internasional, sekalipun banyak kekurangan-kekurangannya di dalam negeri. Terutama pemerintah kita. Masyarakat kecil kita menyadari kekurangan ini bila ditanya kepada orang biasa seperti sopir taksi dan penjual rokok di pinggir jalan.
Sikap pemerintahan kita sebelumnya menganggap masyarakat kita bodoh sehingga pejabat pemerintah punya tendensi menysun dan mengeluarkan berbagai macam peraturan dan hukum negara yang sifatnya berlaku untuk masyarakat biasa, tapi dalam pelaksanaannya tidak berlaku bagi mereka yang menegakan peraturan/hukum.
Sikap menempatkan pejabat sebagai kelompok eksklusif membawa dampak perlakuan terhadap masyarakat yang kurang adil, sewena-wena dan memenjarakan mereka yang memprotes, dan pada ekstrimnya di tembak dan dibunuh membuat masyarakat kita di berbagai daerah ingin pisah dari Republik.Tayangan keseluruh dunia aparat keamanan menembaki masyarakat kita, apalagi adik-adik kita dengan senjata otomatis sekalipun dengan peluru karet, dan membalas pelemparan batu yang berarti aparat tidak beda dengan pengacau yang membikin keonaran, sangat mencemaskan semua orang tua di dalam dan luar negeri, dan memberikan kesan aparat kita sama sekali tidak bermoral dan tidak beda dengan brandalan berseragam.
Sekalipun kita yang dewasa menyadari yang berbuat itu sebenarnya segelintir manusia saja dan bahwasanya sebagian besar aparat pun tidak setuju karena mereka sendiri adalah orang tua dan tidak menerima bila anak, adik atau saudara mereka wafat karena tindakan oleh aparat dan rekan/koleganya, kesan aparat tidak bermoral menetap di benak semua orang. Bandingkan saja aparat kita yang menendang anak kita yang sudah terkapar setengah pingsan di jalan, dengan aparat di barbagai negara di luar negeri yang tidak membalas pelemparan batu, apalagi menendang demonstran yang sudah terjatuh. Bila ada yang menganggap tendangan dan balas pelemparan ini “wajar”, pikirkan dengan baik: terima atau tidak, bila keadaan ini dibalik dan yang terkapar dan ditendang adalah aparat?
Bagi mereka yang menganggap aparat “wajar” haruslah ingat bahwa roda selalu berputar – seperti dialami banyak orang yang mengisahkan pengalaman kena “balasan”, seperti hal Pak ‘Harto yang tadinya disanjung sebagai Bapak Pembangunan dan telah menyumbang pada pembangunan Negara, kini banyak yang menghujatnya; bahwa ia tadinya dianggap untouchable kini malah dipermalukan dengan dipanggil “anak buah” Jaksa Agung untuk dipertanyakan macam-macam yang pasti memalukan, walau ia dipanggil “bapak” oleh jaksa-jaksa.
Mengeluarkan peraturan yang berlaku untuk masyarakat biasa tapi tidak berlaku untuk mereka yang memerintah adalah contoh membodohi rakyat. Orang kecil pun tidak bodoh dan sadar ketidak adilan ini.
Contoh masalah kecil adalah memungut pajak/fiskal bagi mereka yang hendak ke luar negeri tapi pejabat tidak perlu membayar, rakyat biasa harus bayar. Pejabat/petugas PLN tidak perlu bayar listrik di rumahnya, dan pejabat Telkom tidak perlu bayar pulsa telponnya, tapi rakyat harus bayar. Sikap semacam ini harus dihilangkan karena tidak ada aturan dimana satu kelompok kebal bayar dan kelompok lain tidak kebal. Ini analogis dengan satu kelompok kebal hukum, satu tidak. Kenyataannya keadaan kita demikian.
Rakyat Lebih Yakin Dengan Para Pimpinan Yang Pernah Mengalami Apa Yang Mereka Alami* Bila negara kita benar-benar dan secara sungguh-sungguh akan dibersihkan dari pelanggaran hukum, HAM, ketidak adilan, dan korupsi yang merperkaya individu dan mempuruk bangsa, pimpinan negara perlu memiliki jam terbang mengalami ke-tidak adilan dan perlakuan sewena-wena dan pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum dan peradilan yang tugasnya menegakan hukum.
Seseorang yang pernah rasa kehilangan rumah tempat berteduh, bagaimana rasa malu di depan tetangga, karena satu pihak mampu menyogok hakim pengadilan untuk tidak memperhatikan peraturan perbankan, tidak ada tanda tangan permintan kredit yang merupakan tindakan pidana, dan oleh karena pihak tersebut mampu membiayai ONHnya sekeluarga si hakim, dan lawannya tidak mampu adalah seseorang pernah jadi korban yang akan sungguh-sungguh membersihkan ketidakadilan ini.
Rakyat biasa mengalami ini karena mereka tidak ada pengaruh atau kemampuan untuk membayar seorang pengacara yang mampu dan berpengalaman. Ia hanya tunggu nasibnya saja. Dari begitu banyak yang mengalaminya di semua kota, hanya segelintir dan kurang dari 5% yang di pantau dan ditayangkan dalam televisi atau media masa.
Bagi seorang wartawan ini bukan berita lagi karena sudah merupakan “kebiasaan”. Kebiasaan yang sudah menjurus kepada “kebudayaan” ini harus di hilangkan. Pimpinan yang pernah mengalami ketidak adilan dan perlakuan sewena-wena ini, adalah mereka yang akan benar-benar bertekad untuk merobah/mendobrak ketidak adilan dan perlakuan sewena-wena ini yang dirasakan oleh rakyat biasa. Ia pernah sakit hati, pernah sangat kecewa dengan keadaan yang nyata di bumi Indonesia yang diperlakukan oleh segelintir manusia kita yang seharusnya penegak hukum.
Menyelam “di dalam air kotor” adalah satu-satunya guru yang dapat memahami penderitaan masyarakat biasa yang pernah mengalami ketidak adilan. Pengalaman seorang pemimpin yang juga pernah mengalami ketidak adilan dan tindakan sewena-wena ini akan mendorong pemimpin tersebut untuk benar-benar gigih membersihan kotoran di Negara kita, daripada mereka yang mendengar saja.
Tidak ada pemahaman tanpa pengalaman nyata.
Ketidak adanya keadilan, perlakuan yang sewena-wena, tidak adil dan hal-hal yang serupa telah menggrogoti kesatuan dan persatuan Indonesia. Kita perlu membersihkan kotoran-kotoran ini demi kelangsungan hidup negara kita – demi perkembangan bangsa kita di bidang ekonomi dan kehidupan sehari-hari yang semua dambakan – dan bila kita ingin Republik kita tetap bersatu.
Tanpa pembersihan ini, rakyat tidak akan merasa aman karena hak-haknya dapat dirampas seketika tanpa proses yang adil. Mereka yang dapat membantu kita – institusi asing, investor asing, dan orang kita sendiri – tidak akan membantu selama sistim peradilan, dan lebih penting lagi keadilan benar-benar ada.
Ucapan Pejabat Tinggi Juga Untuk Konsumsi Luar Negeri* Tugas kepala negara, wakil presiden, serta para menterinya, duta besar, para diplomatnya di luar negeri, adalah memberi contoh yang baik.
Pimpinan Indonesia harus mulai bersikap ucapannya adalah untuk konsumsi dunia luar – seperti ucapan para pimpinan di Amerika Serikat, Jepang dan Russia juga untuk konsumsi luar negeri, sekalipun negara-negara tersebut (kecuali Amerika) jumlah penduduknya lebih kecil dari pada Indonesia.
Di geopolitik kita di TimTim, Aceh & Ambon, korupsi oleh pejabat rendah dan pejabat tinggi, tidak adanya pengadilan yang memeriksa pelanggaran, dan apabila ada sistim peradilan tidak ada keadilan di sistim peradilan, dan perlakuan segelintir aparat pelaksana yang membedakan antara “warna ini” dan “warna itu” (kepercayaan “ini” dan “itu” yang “menyolokkan” perbedaan – “kamu orang Jawa saya Aceh”, “saya orang China kamu Jawa”, dan “saya Kristen kamu Islam”) menghancurkan reputasi aparat yang benar dan adil. Dan perlakuan sewena-wena yang mengakibatkan ketidak puasan di berbagai daerah di Indonesia, mengakibatkan reputasi bangsa Indonesia rusak di mata bangsa kita sendiri dan di mata dunia – sekalipun yang melakukan keonaran hanya segelintir orang.
Kita perlu menghilangkan sikap negatif terhadap berbagai unsur di negeri kita sendiri. Di satu sisi, kita harus benar-benar memperbaiki reputasi pemerintahan kita kepada masyarakat kita sendiri di dalam negeri, dan di sisi lain kepada masyarakat di luar negeri karena bagaimana juga, nasib kita masih tergantung kepada bantuan asing.
Pasar ekspor Indonesia yang dibuka atau ditutup, bantuan keuangan yang diberi atau tidak diberi, dan lain sebagainya sangat tergantung kepada sikap mereka yang positif kepada bangsa Indonesia.
Indonesia perlu meningkatkan promosi diri – lebih dari biasa-biasa saja, karena masyarakat kita umumnya bersikap rendah diri (low profile) sehingga negara jauh lebih kecil seperti Singapore, Malaysia, Hong Kong dan Australia lebih dikenal.
Indonesia Perlu Promosi Diri - Bukan Rendah Diri* Indonesia harus mulai mengambil peran aktif, seakan-akan sudah menjadi negara adidaya. Dengan keyakinan serta percaya diri atas hal ini, lama-lama semua komponen dan kekuatan dalam negeri menuju kepada sikap seragam ini karena pimpinannya mengacu kepada sikap ini.Dunia luar pun akan menjadi tambah yakin, dan wujudlah pada kemudian hari bangsa Indonesia sebagai negara adidaya karena baik pihak dalam dan pihak luar negeri yakin atas promosi diri ini karena banyak kenyataan dan faktor-faktor yang mendukung ini.
Sikap promosi diri, seperti iklan-iklan yang ditayangkan di televisi dan media masa, memberi pengaruh besar kepada masyarakat kita dan masyarakat di luar negeri. Lebih sering banyak orang mengecap kita negara hebat, makin banyak orang yang yakin atas ucapan ini.
Tanpa bermaksud atau niat merendahkan warga negara Singapore karena negara dan warganya berdisiplin (sesuatu yang kita patut contoh) – dan negara Singapura digunakan sebagai contoh tapi berlaku bagi banyak negara lain – promosi diri Singapura sebuah kota hanya berjumlah 3 juta penduduk yang muda di atur segala-galanya (beda dengan Republik Indonesia berjumlah 211 juta orang) punya percaya diri seakan-akan negara kecil ini berpengaruh besar di ekonomi Asia Tenggara.
Promosi diri di telan begitu saja oleh hampir semua pengusaha dan pejabat kita, dan tentu oleh mereka di luar negeri. Perlu diketahui juga bahwa (mantan) Perdana Menteri Mr. Lee Kuan Yew yang telah menjadikan Singapura kota terkenal tersebut adalah tadinya orang Jawa, lahir di kota Semarang di Jawa tengah, menurut Mr. Lee Senior ayah Perdana Menteri Lee kelahiran Semarang, yang penulis sering bertemu saat-saat Mr. Lee Senior bekerja di toko jam di salah satu mal di Singapura pada tahun 1970an.
Padahal pada tahun ‘70-80-90an, banyak pengusaha Singapura senior di lapangan (yaitu praktisi di lapangan usaha Singapura yang nyata dan benar-benar mengenal “ranjau-ranjau” lapangan yang dapat mematikan mereka kalau tidak berpengalam dan berhati-hati), sering mengatakan bahwa bila Indonesia bersin, Singapore radang paru-paru. Bahwa 50% lebih Singapura dimiliki orang-orang Indonesia menurut praktisi usaha di Singapura tersebut. Bila GDP Indonesia untuk 211 juta manusia di ciutkan menjadi 3 juta manusia, betapa besarnya per kapita kita terhadap Singapura. Ia jauh dibawah kita. Tapi kita tidak main “manipulasi” angka semacam ini.
Promosi-promosi semacam ini oleh para pengusaha Singapura dan cara berbicaranya, statistik-statistik yang menyembunyikan kenyataan (per kapita per orang yang tidak berarti bila Indonesia menciutkan jumlah penduduknya menjadi sebesar Singapura), kemudian dipromosikan dan di playback seperti lagu pop yang diulang-ulang siang malam, selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun oleh warga Singapura dan orang-orang asing di segala media dan media elektronik, mengangkat negara kecil itu seakan-akan ia benar-benar dapat “menghancurkan” kita.
Pandangan yang kadang-kadang muncul di layar televisi internasional seperti CNBC oleh “para pengamat ekonomi” yang sering ngawur (dari 10 “pengamat” hanya 5 yang menyentuh kebenaran) berkat kepercayaan angka-angka yang disebarluaskan ke berbagai penjurus dunia, makin membawa keyakinan diri Singapura atas kemampuannya, bilamana perlu dengan menundukkan Indonesia.
Sekalipun Singapura mampu dan janji “meminjamkan” milyaran dolar kepada pemerintah Indonesia, banyak orang asing, orang Singapura, dan orang kita sendiri tidak menyadari bahwa dana tersebut sebenarnya berasal dari dana milik masyarakat Indonesia yang disimpan sebagai deposito di berbagai bank Singapura. Tidak disadari banyak orang bahwa dana itu yang sekarang “dimiliki” warga negara Indonesia sebenarnya berasal dari pinjaman-pinjaman bank swasta di Indonesia, dan bahwa bank-bank swasta Indonesia tersebut mendapat dana-dana dari Bank Sentral B.I. yang sebenarnya bukan hak mereka untuk memilikinya karena dibantu oleh para pejabat kotor. Bangsa Indonesia-lah yang sekarang wajib mengembalikan dana-dana tersebut yang kini “dana milik minoritas” dan kroni-kroni Order Baru.
Perkiraan banyak “pengamat” bahwa pengusaha Tionghoa “menguasai” ekonomi Indonesia dan ekonomi kita “hancur” karena modalnya “dibawa lari keluar negeri” adalah sesuatu yang tidak benar (nonsense). Pertama, mereka hanya berperan di perdagangan dan distribusi barang, dan ekonomi bukan terdiri dari perdagangan saja. Kedua, mereka dapat berperan karena diberi kesempatan dan wewenang untuk menguasai dunia perdagangan dan distribusi oleh para pejabat kotor, seperti Pak Liem menguasai dan memonopoli gandum dan trigu. Ketiga, sumber kemampuan dana mereka, termasuk kemampuan mereka memancing dana non-Indonesia, berasal dari bank swasta Indonesia yang dimiliki oleh saudara-saudara atau kawan-kawan dekat pemilik bank swasta Indonesia, yang asalnya dana Bank Indonesia, yaitu uang masyarakat. Kemampuan memonopoli trigu membuat Indofood menjadi perusahaan terbesar dunia produsen mi instan, dan adanya dana pancingan yang diberi pejabat perbankan Indonesia kotor memberi kemampuan grup Pak Liem memancing dana non-Indonesia mendirikan Pacific Investments yang mampu membeli 75% saham sebuah perusahaan telkom Filipina. Modus operandi ini di gandakan ber kali-kali oleh ribuan pengusaha grup Orba sehingga Indonesia terpuruk, tapi mereka-mereka yang tadinya “kondektur bis” menjadi kaya. MO serupa ini pun dibahas oleh Kwik Kian Gie selama 4 jam di depan dengar-pendapat DPR.
Tanpa ada deposito-deposito tersebut yang berasal dari Bank Sentral Indonesia, tidak ada cerita Singapura meminjamkan “dana bantuan”. Bangsa Indonesia terjerumus kepada keadaan semacam ini, diejek orang luar di Singapura dan negara lain, karena berkat korupsi besar-besaran dan tersimpannya dana korupsi ini di berbagai bank di luar negeri yang kembali lagi ke Indonesia berupa pinjaman yang sangat memalukan ini.
Bahwasanya orang biasa di masyarakat Singapura mengatakan kepada orang Indonesia: “Kenapa kamu tidak bisa bereskan korupsi, gejolak dimana-mana dan kotamu kotor, ‘ndak seperti Singapura ...” adalah contoh tidak sadarnya orang semacam itu bahwa Singapura sebenarnya ibarat usaha perhotelan berlantai 3, dan Indonesia berlantai 211. Sudah pasti jauh beda segala-galanya. Namun, semuanya ini adalah karena kita dijerusmuskan oleh orang-orang kita sendiri yang korupsinya luar biasa besarnya – nomor 3 ter-korup dari 235 negara yang ada di dunia.
Kekotoran semacam ini perlu dibersihkan, pertama untuk kepentingan kita semua di Indonesia dan supaya kita tidak diejek di luar negeri karena sementara ini kita memang pantas diejek karena ketidakmampuan kita untuk membereskan semua ini karena pimpinan kita tidak berdaya. Atau lebih tepatnya belum mengalami ketidak beresan ini dan belum menyadari bagaimana jalan keluarnya.
Siapa yang berani melakukannya, dan siapa pandai dan mampu menyangkal (atau menerima) kritikan-kritikan yang mungkin dilontarkan pihak-pihak yang cemburu dan tidak suka karena “kepentingannya” (vested interests-nya) di rong-rong? Pimpinan kita – dan pimpinan yang “berani” menyusun pemerintahan yang bersih. “Berani” karena tidak mudah, dan perlu “keberanian” menyusun pemerintahan yang mampu melawan arus yang sering menyepelekan kepentingan 211 juta orang.
Akibat Rendah Diri* Sikap rendah diri patut diadakan untuk para senior dan sesepuh kita. Tapi karena sikap rendah diri tersebut dilontarkan kepada dunia luar, kita dianggap oleh dunia luar seakan-akan tidak memiliki apapun untuk bangga diri, dan karenanya kita dianggap memang tidak memiliki potensi atau kemampuan apapun.
Karena sikap kita ini, kita lebih sering membela diri di forum-forum internasional, seperti maling yang membela diri sehingga dunia yakin kita pasti salah besar, walau kesalahan belum tentu ada. Kalaupun ada kesalahan tidak sebesar apa yang diduga.
Seperti yang dialami di Timor Timur bahwasanya kita telah membunuh “ratusan ribu” warga TimTim, menurut pernyataan resmi Hadiah Nobel (Nobel Peace Prize) kepada seluruh dunia di saat “Hadiah Nobel” 1996 diberikan kepada José Ramos Horta dan Uskup Belo.
Bunyi pernyataan Hadiah Nobel adalah: “... it has been estimated that one-third of the population of East Timor lost their lives (kita membunuh kurang-lebih 250.000 warga TimTim atau 1/3 warga yang saat itu berjumlah sekitar 750.000 manusia) due to starvation, epidemics, war and terror.” (Pernyataan Hadiah Nobel tersebut dapat dilihat di alamat internet di http://listen.to/east-timor tulisan oleh Lena Soares yang mengutip homepage Hadiah Nobel).
Sikap pimpinan Hadiah Nobel dari Swedia tidak bijaksana, bahkan kurang ajar ini, ditelan begitu saja oleh seluruh dunia, dan kemudian direkam kembali dan diulang-ulang seperti lagu pop, sehingga Indonesia secara otomatis dianggap negara biadab karena pejabat Indonesia kurang mampu membela bangsanya.
Tidak seperti pimpinan Russia Boris Yeltsin yang sikapnya “Perduli setan Amerika! Jangan lupa kita masih negara adi daya bernuklir ... dan kita tidak suka dicampuri masalah dalam negeri kita ... ” (mengkomentari serangan Chehnya yang dianggap campur tangan dalam negeri Russia oleh Amerika yang ditayangkan di CNN awal minggu ke-dua Des. ’99 di Beijing). Kapan kita bisa menjawab ala-Russia ? Kapan, kita bisa mengatakan kita punya kemampuan militer ? Russia hanya 120 juta penduduk; kita 211 juta.
Ini harus wujud untuk generasi penerus kita karena kita bukan orang bodoh yang tidak bisa membereskan ketidakadilan dan pelanggaran HAM terhadap bangsa kita sendiri. Seakan-akan bangsa Indonesia ini tidak punya kebudayaan yang mengenal prekemanusiaan dan tidak mengenal apa itu HAM? Dan harus di “paksa” pula oleh bangsa lain yang pernah membunuh 6 juta orang Yahudi dan 1.1 juta orang Vietnam dan lupa mereka sendiri pernah melanggar HAMnya jutaan orang.
Maka kita dihujat di dunia internasional mengenai Tim-Tim, seperti di hujat oleh negara tetangga sendiri yang jumlah penduduknya hanya 1/10 jumlah penduduk kita. Bahkan yang sering muncul dan menarik perhatian di dunia adalah gejolak dan pelanggaran HAM oleh ABRI di berbagai daerah sehingga masyarakat kita sendiri di daerah ingin mencontoh apa yang pernah terjadi di Timor Timur dengan menuntut pemisahan dari Republik.
Sangat logis bila kita diperlakukan oleh dunia luar sebagai negara yang tidak punya arti sebab sikap dunia berpangkal dan bermula dari sikap kita. Kita perlu merobah sikap diri, mulai dari pejabat kita s/d pendidikan anak-anak kita di sekolah-sekolah SD.
Lebih banyak masyarakat dunia, termasuk pejabat negara asing yang baru menjabat dan pejabat lama asing seperti Bill Clinton, tidak menyadari lokasi Timor Timur di bumi Indonesia. Masyarakat dunia tidak sadar – bahkan banyak masyarakat kita sendiri pun tidak sadar – bahwa wilayah Indonesia menyamai wilayah Inggeris, Eropa Barat, Eropa Timur dan sebagian dari Timur Tengah dan bahwasanya lebarnya adalah 5,600 kilometer, dan bahwasanya untuk terbang dari timur ke barat melebihi 9 jam, hampir dua kali lipat penerbangan Amerika Serikat yang hanya memerlukan 5.5 jam. Statistik ini saja menganggumkan bagi mereka yang menyadarinya.
Statistik lain yang menganggumkan perlu di sodorkan dan dipromosikan – mulai dengan pendidikan di tingkat SD.
Kita sebagai negara nomor 4 terbesar dunia dari 235 negara yang ada, punya hak untuk “merebut” reputasi dan peranan kita menjadi negara adidaya. Kita harus bersikap sebagai negara adidaya, dan berbicara di mana-mana kita adalah negara adidaya (minimal bicara potensi kita walau keadaan kita sementara ini sangat terpuruk), dan bahwa kita memiliki potensi besar karena jumlah penduduk muda kita dibawah umur 30 tahun sebanyak 150 juta manusia adalah besar, dan kita memiliki kekayaan alam. Semua ini adalah fakta/kenyataan, bukan impian di siang hari bolong.
Barat Menguasai Media Masa & Media Elektronik* Negara-negara barat Amerika (CNN, NBC, CBS, AP/Associated Press, Wall Street Journal, The Washington Post, dan lain-lain), Inggeris (Reuters, The Times, Guardian dan lain-lain), dan media milik Rupert Murdock (Australia, walau negara kecil) menguasai dunia media secara global karena kemampuan teknologinya, dan oleh karena negara-negara non-blok bersedia di “dikte” oleh media masa ini.
“Di dikte” didefinisikan sebagai kemauan kita untuk membaca, mendengar dan dipengaruhi berita-berita mereka. Didikte atau tidak, sangat tergantung kepada sikap kita bersedia didikte atau tidak.
Ada pun cara-cara membuat pemasok berita bingung, baik itu seorang wartawan terkenal maupun seorang duta besar negara asing. Salah satu caranya adalah memberitahukan kepada sumber berita: “Saya tidak gubris berita itu...banyak yang salah...” Kata kuncinya atau keyword-nya adalah “tidak percaya” (sekalipun dihati kecil kita mungkin ada benarnya juga, hal mana tidak perlu diungkapkan).
Kita harus selalu ingat bahwa pemasok berita adalah seorang saja, lengkap dengan prasangka, praduga dan apriorinya. Pemasok berita dari media terkenal dunia diantaranya CNN, terdiri dari 1 tim dengan hanya 3 atau 4 manusia. Sekalipun berita-beritanya diucap dan dijadikan seakan-akan “surat” dari sebuah Buku Suci, sering kali, berita-berita itu hanya menyerempet kebenaran, bukan kebenaran. Berita-berita pers bukan surat-surat Al-Koran atau Buku Injil.
Pengalaman membuat pemasok berita bingung ini juga diperoleh dari pengalaman di lapangan sebagai mantan wartawan media asing di London, Paris dan Koln, diantaranya sebagai seorang mantan kantor berita asing meminta kepada teman-teman di kantor pers dunia di London dan Paris untuk memberi liputan yang netral, tanpa dibumbui “dictatorial” government saat meliput Sri Sultan Hamengku Buwono ke IX yang berkunjung ke London pada tahun 1966.
Media internasional barat inilah memiliki nyawa sendiri yang mempengaruhi pemerintahan barat dengan laporan-laporan yang berat kepada kepentingan negara barat dengan interpretasi dari kacamata kebudayaan barat.
Bicara mengenai pelanggaran hak azasi manusia, media barat hampir tidak ingat bahwa negara-negara barat-lah yang telah membunuh 6 juta orang Yahudi dan 1.1 juta orang Vietnam. Kecuali The International Herald Tribune yang sering mengingatkan kepada pembaca-pembacanya bahwa dunia barat bukan pada tempatnya mengkritik Indonesia mengenai HAM karena “kita sendiri dosa melakukan pelanggaran HAM”. Belum lagi sebelum Perang Dunia ke-II saat Inggeris dan Portugal membunuh ribuan orang Cina yang hasilnya sangat mempermalukan Cina dan Cina terpaksa menyerahkan Hong Kong dan Macau.
Ada dua cara media masa barat dapat di tundukan, secara individu seperti digambarkan diatas. Pertama mendekati mereka dengan cara menjelaskan keadaan kita di Indonesia seperti cara halus seorang duta besar, penuh diplomasi dan rendah diri seperti penulis sebagai wartawan ANTARA meminta kepada para mantan rekan asingnya di London dan Paris “jangan menghujat bangsa-ku dan pimpinan-ku” di saat tahun 1965an, yang telah penuhi.
Atau cara kedua, dengan cara yang lebih cepat dan pasti, yaitu mengambil alih saham mayoritas di dalam perusahaan mereka dengan berbagai cara, antara lain dengan cara halus sampai dengan paksa atau hostile takeover.
Setelah diambil alih – apakah dengan cara perlahan-lahan atau secara “kasar”, para redaksinya diberi instruksi untuk menghilangkan cara-cara peliputannya, seperti liputan yang memojokkan Indonesia dengan liputan “the Indonesian military government ...” yang memojokkan kita, diganti dengan “the Indonesian Government ...” yang bersikap lebih netral dan tidak dibumbui dengan pandangan “military” si peliput. Bila redaksi tidak nurut, ya ia dipecat karena kemampuan sebagai pemilik. Salah satu contoh sasaran adalah TIME WARNER, INC. “ibunya” CNN.
Walau kelihatannya mustahil, tetapi Indonesia memiliki potensi dan kemampuan, asal kita sanggup menggarapnya karena di dunia barat banyak “spesialis” yang kerjaannya hanya mengambil alih perusahaan saja.
Kemampuan ini dibuktikan dengan kemampuan Indonesia membubarkan IGGI dan menggantikannya dengan CGI pada tahun 1991. IGGI tidak jauh beda dengan IMF. IGGI adalah versi bantuan negara multilateral membantu satu negara, dan IMF adalah juga bantuan negara multilateral membantu banyak negara.
Kemampuan ini telah di perkuat oleh Micheal Camdessus, pimpinan IMF pada tanggal 31 Oktober, 1997, yang menyatakan di dalam konperensi persnya di Washington D.C., Indonesia “memiliki kolateral substansial di luar negeri” yang mendukung pinjaman IMF. Perlu diketahui kolateral “substansial” ini bukan dimiliki oleh pemerintah R.I.
Kemampuan kita untuk membayar hutang luar negeri tidak sepuruk seperti yang telah digambarkan. Hanya kita semua harus menyadari bahwa akses kepada kekayaan yang disebut-sebut Camdessus tidak akan begitu saja dicairkan oleh para pemegang kolateral yang bekerjasama dengan institusi perbankan internasional, baik IMF atau institusi keuangan lain, sebagai para pelaksana.
Para pemegang kolateral tersebut tidak bersedia dananya dikorup oleh pejabat nakal untuk memperkaya diri dan mempuruk keadaan rakyat, dan dana segar di tambah lagi tanpa memburu dan mengadili yang mengkorup dana masyarakat itu. Ibarat saudara kita mencuri uang, kita ganti uang itu, dicuri lagi, kita ganti lagi tanpa kunjung selesai. Atau digunakan untuk menembaki rakyat kita. IMF, bank dunia dan bantuan-bantuan lain oleh para pelaksana hanya mengikuti instruksi para pemegang kolateral yang disebut Camdessus (dan hal ini memang sulit di pahami dan dipercayai bagi mereka yang tidak memiliki dasar pengetahuan dan pengalaman) mengenai keterangan ini.
Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Melalui ... 1. Teknologi Pertanian
2. Teknologi Komunikasi Antar Penduduk *
3. Pendidikan Tradisional Menjadi “Pendidikan Kreatif”
dan mantan wartawan & editor berbahasa Inggeris di kantor Berita Perancis AFP dan kantor Berita Antara di London, Paris, & Koln pada pertengahan tahun -'60s |
Starting Point Hot Site.  |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Indonesia’s largest circulation daily versi Indonesia | English | Dutch |
- Pos Kupang |
