|
Klik ini untuk halaman yang tidak dibagi-bagi ISI • Halaman 1 / 5 Sesuai aslinya bila di baca dengan Netscape 4.x
Sikap Lebih “Pintar” Pemerintah * Ekspor Sebagai Penunjang,Bukan Andalan Memberi Kail Untuk Mencari Ikan * Komponen Yang Diperlukan Teknologi Pertanian Teknologi Antar Penduduk * Telekom Katalisator Pembangunan * Usaha Menyentuh 140 Juta Manusia * Menimbulkan Kemampuan Masyarakat Ketahanan Terhadap Gejolak Ekonomi Tidak Ada Isolasi Telepon * Riwayat Hidup Penulis * |
|
|
|
|
|
Meningkatkan Kemampuan Masyarakat Melalui ... 1. Teknologi Pertanian
2. Teknologi Komunikasi Antar Penduduk *
3. Pendidikan Tradisional Menjadi “Pendidikan Kreatif”
Sikap Lebih "Pintar" Pemerintah Pusat Menghambat Perkembangan Untuk mendapat kemampuan sejenis ini, tidak perlu mencari jauh-jauh. Perlu kemampuan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk lebih banyak mendengar sumber dari mereka yang di lapangan. Bukan bersikap pemerintah pusat “lebih tahu” daripada masyarakat di lapangan, kelemahan besar yang dialami sejak Indonesia merdeka.
Sikap “lebih pintar” dan sikap “bapakisme” selama ini yang di lontarkan kepada masyarakat kita menimbulkan sikap menyembah pejabat seperti seorang raja. Karena sifat menyembah ini (yang juga dilahirkan oleh pemerintahan Belanda sebelum Indonesia merdeka), pejabat bodoh pun berkelakuan seakan-akan ia mengetahui semuanya.
Padahal di lingkungan masyarakat sebesar 215 juta manusia lebih banyak dari lingkungan orang biasa yang jauh lebih pintar, dan jauh lebih berpengalam di semua bidang, terkecuali mungkin di bidang pelaksanaan pemerintahan karena mereka tidak memasuki dunia pemerintahan.
Tidak mungkin dan tidak masuk akal bilamana dari 215 juta manusia, orang-orang pintar kita hanya mangkal di pemerintahan saja. Lihat saja para pimpinan kita sekarang, Gus Dur dan Megawati Soekarno Putri bukan saja dari lingkungan masyarakat biasa, melainkan sering di asingkan seperti Keluarga Besar Bung Karno.
Orang-orang pintar ini jarang mau memasuki lingkungan pemerintahan karena mereka lebih baik mencari nafkah sendiri, menjadi kaya sendiri dan bukan berlomba untuk menjadi “pejabat kaya” supaya ia basah dengan uang korupsi. Bahkan ada pula anggota masyarakat kita “bangga” berkenalan dan merasa perlu “dekat” dengan pejabat kaya. Pejabat kaya, yang memiliki Mercedes Benz mata kucing, yang mampu menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri yang pada dasarnya kemampuan materi tidak sesuai dengan penghasilannya, dapat dipastikan ia mencuri uang. Tidak perlu bangga berkenalan dengan maling.
Apakah ada pihak yang tidak berkenan dengan kalimat tersebut diatas? Ada baiknya apabila pejabat yang ia kenal di periksa pada kemudian hari yang sering dilakukan di negara-negara di luar negeri. Untuk hal-hal semacam ini, kita perlu mencontoh luar negeri. Mungkin pada pemerintahan berikutnya, akan ada pemerintahan bersih yang mampu menengok 15 - 20 tahun kebelakang menyeret mereka yang kotor dan pernah melanggar HAM orang kecil. Seperti halnya kita harus “bersih” sebelum sholat atau sembayang, negara kita-pun harus bersih dan tidak ada getaran negatif dan dendam oleh rakyat kecil yang dilindas, sebelum Pencipta kita memberi Ridhoinya.
Orang-orang pintar ingin hidup tenang dan dapat tidur nyenyak, daripada di perintah oleh oknum-oknum pejabat yang sebagian besar tidak mengetahui apa yang mereka sedang kerjakan karena susunan pemerintahan kita sedemikian rupa yang memerintah kebetulan ada pada posisi yang tepat pada saat yang tepat pula. Menjadi seorang Pejabat pemerintah bukan jaminan mutu ia qualified untuk menduduki jabatan itu. Bahkan sering kali oknum berlomba untuk menduduki jabatan supaya bisa mengeruk uang ilegal dan tidak haram karena jabatan mereka sering kali harus dibeli dengan uang banyak, sehingga para-sponsor mereka tentu meminta uang sponsorship tersebut dikembalikan dalam bentuk kontrak dengan cara tidak wajar dan cara-cara lain. Timbul-lah kronisme, korupsi dan ketidak adilan bilamana ada yang mengutak-atik.
Orang-orang dari lingkungan masyarakat seperti Gus Dur, Megawati dan Amien Rais merasa perlu berperan apabila pemerintahan yang sedang berkuasa keterlaluan buruknya. Selamat kepada mereka. Namun, masih banyak lain yang belum di bersihkan dan belum dibenarkan. Semoga generasi para kepemimpinan berikutnya lebih tegas.
Ekspor Sebagai Penunjang, Bukan Andalan Ekspor barang jadi dan barang industri Indonesia adalah penunjang dan bukan andalan masyarakat untuk bermandiri. Ekspor bukan andalan negara seperti yang didambakan sekarang ini oleh para “ahli” ekonomi. Sebelum tahun 1980an, Amerika Serikat telah menjadi kaya bukan karena ekspornya, melainkan karena daya beli rakyatnya. Semua hasil produk industrinya diserap rakyatnya. Sebelum tahun 1970an, pemesan barang listrik apapun yang meminta supaya dapat menggunakan 220VAC tidak digubris. Apalagi membuat kendaraan dengan stir kanan seperti yang digunakan di Indonesia. Produksi kendaraan Amerika untuk tahun 1999 adalah 17 juta, dibanding dengan 170 ribu produksi Indonesia. Kita tidak perlu terlalu pintar dan mencari segala macam teori. Contoh saja mereka yang pernah berhasil dengan modifikasi dimana perlu untuk iklim dan keadaan Indonesia. Maka patokan intinya adalah: perkuat kemampuan rakyat kita. Benar memerlukan waktu, tapi meningkatkan kemampuan ini mengurangi kejolak ekonomi dan tekanan dari luar.
Keandalan ekspor sangat tergantung pada para pelaku eksportir. Pada saat krismon 1997 telah terbukti bahwa para eksportir tersebut tumbang.
Ditambah pula, bahwa masyarakat biasa tidak langsung mendapat manfaat dari hasil ekspor perakitan kendaraan, di bidang perakitan baju dan ekspor di industri-industri lain, karena masyarakat Indonesia tidak langsung menikmati hasil ekspor tersebut yang dihasilkan oleh pengusaha ekspor (dan hasil industri ekspor lainnya), terkecuali secara tidak langsung, dan apabila pengekspor kebetulan bermangkal di daerah mereka.
Yang bertambah kaya adalah para eksportir secara individu, seperti perusahaan Texmaco. Belum tentu masyarakat Indonesia mendapat manfaat dari hasil ekspor itu, terkecuali hanya sejumlah pegawai pabrik bertambah dan lokasi pabrik mendapat manfaatnya. Buruh pabrik pun sering melontarkan demonstrasi ketidak puasannya dengan pabrik-pabrik mereka, bukti bahwa bukan semua pabrik memberi manfaat bagi buruhnya. Malah pemiliknya yang tambah kaya.
Berapa puluh ribu pabrik – dan berapa ratus ribu pabrik-pabrik harus Indonesia bangun? Berapa lama diperlukan? Apa jaminannya para eksportir tersebut terus-menerus berada untuk kepentingan bangsa? Apakah mereka kebal terhadap gejolak ekonomi seperti Krismon 1997? Dan apakah mereka benar-benar membayar pajak-pajaknya untuk anggaran negara sesuai hasil ekspornya?
Pimpinan Memberi Kail Untuk Mencari Ikan Bila kemampuan masyarakat di tingkatkan – walau memerlukan waktu – akan timbul jauh lebih banyak potensi menjadi eksportir yang jumlahnya mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Bila satu tumbang, akan ada yang lain yang mengambil tempatnya. Masyarakat kita, sekalipun pendidikan formalnya belum selesai, memiliki kemampuan alami yang perlu kita kembangkan.
Dari jumlah tiap 100 orang, ada yang jompo, ada yang baru lahir, ada yang malas, dan ada yang tidak memiliki pendidikan formal. Namun pasti ada sekitar minimal 20 orang dan bahkan lebih yang memiliki pendidikan sekalipun tidak tinggi, yang memiliki kemampuan alami dan memiliki faktor-faktor lain yang perlu digarap.
Maka diantaranya yang perlu ditingkatkan adalah masyarakat bermandiri secara nasional dengan mengembangkan kemampuan yang tidak tergantung pada bantuan dunia internasional – baik bantuan IMF dan bantuan pendanaan internasional lainnya, dan tidak tergantung kepada adanya atau tidak sebuah pabrik ekspor di daerahnya – karena adanya kemampuan alaminya yang didasarkan kemampuan individu dan kelompoknya.
Potensi ini yang perlu dikembangkan bermula dengan sikap: masyarakat kita bukan orang-orang bodoh.
Untuk dapat membangun kemampuan individunya, maka pimpinan negara harus mengindentifikasi sarana-sarana apa yang harus dikembangkan. Ibarat pimpinan negara memberi kail untuk memancing, dengan cara meminta advis para ahli pembuat kail, dan masyarakat mencari ikannya sendiri.
Komponen Yang Diperlukan* Untuk dapat meningkatkan kemandirian masyarakat ini diperlukan berbagai komponen, yaitu: komponen teknologi, kemampuan manusianya, komponen sikapnya melalui pendidikan yang sesuai, dan kemampuan dananya untuk dapat memandu dan menkristalisasi tujuan ini.
Setelah komponen-komponen ini mulai memberi ketenangan dan kehidupan stabil, baru dimulai peningkatan pada kemampuan “ristek & pengembangan” untuk mengurangi ketergantungan kepada “pengetahuan” (teknologi) luar.
Teknologi dalam kontext ini adalah teknologi pertanian, teknologi komunikasi sebagai sarana hubungan antar berbagai golongan masyarakat supaya lebih terkordinir, dan sikap pendidikan kepada masyarakat biasa yang menjurus pada perkembangan kreativitas manusia yang dapat memadu semua komponen ini.
Teknologi – didefiniskan disini sebagai “pengetahuan” bukan semata-mata barang jadi seperti halnya barang jadi hasil ekspor atau barang impor.
Teknologi pangan dari luar belum tentu lebih unggul untuk daerah pertanian Indonesia terkecuali setelah di uji di Indonesia. Bila sumber teknologi persenjataan, telekomunikasi, dan komputerisasi, teknologi asing jelas unggul. Untuk ini Indonesia perlu teknologi asing.
Teknologi Pertanian Teknologi Pertanian diperoleh dari berbagai negara untuk kebutuhan peningkatan sumber pangan, yaitu beras, tanaman-tanaman lain yang dapat di peroleh dari Filipina, Malaysia, Amerika Serikat dan Australia.
Contoh pelaksanaan “teknologi pertanian” adalah berbagai pihak swasta Australia (yang tidak bersikap seperti pemerintahan P.M. Howard) telah menawarkan berbagai sumber teknologi berdasarkan penilitian yang pernah dilakukan di Indonesia oleh berbagai peneliti. Dari penilitian yang dilakukan di Indonesia, ditambah dengan pengetahuan yang diteliti dari luar negeri, panduan pengetahuan ini melahirkan teknologi (pengetahuan) yang bermanfaat bagi Indonesia.
Teknologi ini meningkatkan mutu dan meningkatkan hasil panen tanaman-tanaman yang ada di Indonesia. Penilitian ini meningkatkan efisiensi kerja dengan merobah cara bertanam agar panennya bertambah dan tidak memerlukan dana besar karena cara menanam yang berbeda. Pengetahuan teknologi yang telah di uji di Indonesia dan bukan pembiayaan mahal untuk membeli perangkat keras, adalah salah satu contoh dan sumber untuk mendapatkan kemandirian masyarakat biasa. Teknologi ini juga meningkatkan kemampuan petani kita untuk mengadakan makanan ternak sehingga Indonesia tidak tergantung lagi dan terpaksa mengimpor telor, daging ayam dan ternak-ternak lain.
Teknologi Komunikasi Antar Penduduk* Teknologi telekomunikasi adalah tumpuan dari semua negara, baik negara industri dan maju, negara-negara industri baru (newly industrialized nations) dan negara yang sedang berkembang.
Bila sarana ini berhenti total selama satu jam saja, semua hubungan perdagangan, telepon biasa & telepon genggam, semua transaksi perbankan kredit-debit, ATM, dan keamanan nasional dan kegiatan seperti pengaturan listrik lewat komputer yang praktis tidak pernah kita perhatikan, menghadapi bahaya tidak berfungsi. Keandalan pada sarana telekomunikasi ini telah menjadi sangat diperlukan untuk kehidupan kita sehari-hari.
Telekomunikasi Adalah Katalisator Pembangunan Program pembangunan telekomunikasi ini adalah program katalisator, yaitu program yang dapat meningkatkan segala kegiatan ekonomi di bidang apapun, dari usaha perorangan sampai dengan usaha konglomerat swasta dan pemerintah daerah, dan pemerintah pusat – ibarat program menyerahkan kail kepada masyarakat kita untuk mencari nafkah sendiri.
Akan Menyentuh 140 Juta Orang Biasa Di Seluruh Indonesia Program pembangunan infrastruktur sebanyak 70 juta saluran telpon, atau 26 telepon per 100 penduduk selama 20 tahun (sampai pada tahun 2020) akan menyentuh 140 juta manusia biasa karena diperkirakan 2 orang akan menggunakan tiap saluran.
Jumlah 70 juta saluran tersebut masih sangat rendah di banding dengan densitas nasional Australia (94% per 100 kepala keluarga), Singapore, Hong Kong (50-60% per 100 penduduk) dan U.S.A. (diatas 70% per 100 penduduk – atau sekitar 180 juta saluran telepon) dibanding dengan hanya 5.9 juta saluran di Indonesia untuk 211 juta penduduk, atau 3.5% densitas nasional s/d November 1999.
Program ini disusun oleh swasta pada tahun 1986 dan kini telah berusia 13 tahun, dan telah diminta penjelasannya secara resmi oleh Departemen Parpostel pada tanggal 8 Agustus, 1988. Setelah diberi presentasi oleh penyusunnya pada tgl. 26 Agustus, 1988, pemerintah mengadopsi program kerja tersebut pada tanggal 31 Agustus, 1988. Konsep program kerja ini kemudian melahirkan berbagai usaha lain di bidang pertelevisian swasta, penyelenggara sarana telpon dan telpon genggam, jalan tol, perlistrikan dan usaha-usaha swasta lain yang sebelumnya di monopoli pemerintah.
Program pembangunan ini di utamakan untuk 140 juta orang biasa yang memiliki hasil panen, atau hasil kerajinan tangan dan hasil-hasil kecil serupa yang dapat dipasarkan diluar daerahnya melalui sarana telekomunikasi yang mampu membawa order, membawa pembeli hasil panenya dan lain sebagainya.
Secara global program pembangunan ini memiliki potensi mempromosikan hasil karya 70.000 “pusat ekonomi” berupa pedesaan di seluruh wilayah Nusantara yang akan dibangkitkan karena adanya sarana telekomunikasi murah yang dapat dijangkau orang biasa dengan potensi membawa kemampuan orang biasa untuk saling dagang kepada sesama desa di dalam negeri, ke perkotaan, dan ke dunia internasional.
Karena sarana telekomunikasi juga mampu membawa gambar, membawa segala macam informasi, bahkan pada kemudian hari dapat ditingkatkan ke sarana internet yang mampu membawa segala macam pendidikan yang berguna bagi orang-orang kita di seluruh wilayah Indonesia, diharapkan sarana ini – dari yang sangat sederhana menjual hasil panen seorang petani sampai dengan meningkatkan efisiensi kerja perusahaan besar maupun efisiensi administrasi pemerintahan – dapat mendorong setiap orang untuk menjadi mandiri.
Program pembangunan ini mengangkat potensi kemampuan orang biasa untuk mengangkat diri untuk bermandiri dengan initiatif sendiri untuk berusaha – baik secara kecil-kecilan atau dengan cara besar-besaran.
Program pembangunan ini berguna dan melancarkan usaha seorang petani yang ubinya (udangnya, berasnya, kacang metenya, dan lain sebagainya) dijual kepada pembeli didalam lingkungan koperasi dan pembeli lain, bagi kantor kelurahan dan Puskesmas yang perlu menghubungi kantor pemerintahan atau sumber medis lainnya, maupun usaha raksasa seperti kilang minyak yang memerlukan bahan baku untuk pengeborannya.
Menimbulkan Kemampuan Masyarakat Demi Menyerap Hasil Karyanya Karena adanya sarana murah kemandirian inilah yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat kita, secara akumulatif akan menjadikan negara kita tidak terlalu tergantung kepada dunia luar karena masyarakat kita secara luas nantinya mampu mengembangkan potensinya di bidang apapun dan karenanya juga dapat menyerap hasil produksi nasionalnya dari hasil kemampuannya itu.
Di bidang ekonomi, administrasi pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah dan sebaliknya, keperluan serta keterangan kesehatan dan lain sebagainya dengan adanya sarana hubungan yang cepat kegiatan-kegiatan tersebut dapat berjalan dengan efisien dan sangat mengurangi biaya-biaya pelaksanaan dan operasional lainnya.
Peranan dari sarana telekomunikasi sama dengan peranan jaringan listrik karena hampir semua kebutuhan dirancang dan di gerakan dengan sistim perlistrikan daya tinggi dan rendah, dan sarana telekomunikasi.
Sarana sambungan diharapkan turun ke sekitar Rp 30-50.000 per satuan sambungan, dan tarif lokal sebesar Rp 30 s/d 40 per 3 menit dari tarif monopoli Telkom yang kini Rp 300.000 per sambungan dan Rp 165-175 per 3 menit.
Meningkatkan Ketahanan Terhadap Gejolak Ekonomi Pembangunan jaringan infrastruktur sampai ke tingkat 5,600 kelurahan dan ± 70.000 desa yang diharapkan dapat menjadi “pusat kegiatan ekonomi lokal” di seluruh wilayah nusantara dimaksud untuk menunjang berbagai program pembangunan swasta nasional dan pemerintahan di daerah terpencil dan desa.
Pembangunan sarana komunikasi akan mengembangkan ekonomi lokal, dan karena adanya pengembangan ekonomi lokal tersebut akan meningkatkan pula kesejahteraan orang banyak di 70.000 desa dan daerah terpencil lainnya dengan meningkatkan hubungan antara sumber hasil tani di desa dengan pasar di kota, dan kemudian hubungan ke tingkat internasional.
Hasil tani yang terjual di 70.000 desa tersebut (walau hasil penjualnya bernilai hanya Rp 100.000 per tahun) secara akumulatif pada kemudian hari dapat meningkatkan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan ketahanan terhadap gejolak yang dialami mayoritas penduduk Indonesia pada krisis ekonomi tahun 1997.
Biaya Terjangkau - Tidak Ada Isolasi Telepon Biaya sambungan direncanakan sebesar Rp 30-50.000 per sambungan, atau sesuai keadaan setempat. Bahkan dapat di tiadakan karena abonemen sebesar Rp 5.000 s/d Rp 15.000 akan di pungut tiap bulannya, tergantung per kapita tiap daerah.
dan mantan wartawan & editor berbahasa Inggeris di kantor Berita Perancis AFP dan kantor Berita Antara di London, Paris, & Koln pada pertengahan tahun -'60s |
Starting Point Hot Site.  |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
Indonesia’s largest circulation daily versi Indonesia | English | Dutch |
- Pos Kupang |
