Dibuat 26 Agustus 1989 • Revisi akhir 6 Oktober 1997 • Dimuat sebagai home page 26 September 1997
 
Sejarah Proyek CellFone Nusantara dan
Pengembangan Pola Bagi Hasil
 
Pada Tahun 1987,
Perusahaan memperkenalkan kepada Pemerintah R.I. konsep “partisipasi swasta” pada pembangunan dan investasi sarana “infrastruktur” telekomunikasi di dalam lingkungan yang di monopoli oleh PERUMTEL, perusahaan umum telekomunikasi milik Pemerintah yang berobah menjadi P.T. Telkom Indonesia.

Pada Bulan January 1988,
Dua pengusaha dan sebuah Yayasan mendirikan P.T. CellFone Nusantara pada tanggal 27 Januari, 1988, dengan maksud untuk
(1) mengadakan sarana telekomunikasi yang dapat dijangkau masyarakat biasa,
(2) keyakinan bahwa swasta mampu investasi puluhan milyar dollar, dan
(3) membangun infrastruktur yang biasanya ditangani Pemerintah.

Pada Bulan Januari 1988 Kemudian,

Kami memberi masukan, bahan cetakan dan bahan lain dari berbagai penjuru dunia kepada Komisi V di DPR/MPR, yang berwenang memodifikasi undang-undang negara untuk telekomunikasi yang terakhir dirobah pada tahun 1964. Kami menghimbau anggota Komisi V untuk memodifikasi undang-undang telekomunikasi tahun 1964 agar swasta dapat berperan.

Pada saat bersamaan PT CellFone di undang oleh Pemerintah Polandia, dan pemerintahan negara asing lainnya yang masih mempraktekan monopoli telekomunikasi untuk menyelenggarakan presentasi pola bagi hasil di negara-negaranya. Wakil-wakil pemerintahan Amerika, Belanda, Jerman, Singapore, Thailand dan Jepang menyatakan bilamana Pemerintah Indonesia dapat menerima konsep ini, akan sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Pada Tgl. 27 April & 20 Juni 1988,

PT CellFone Nusantara yang baru dibentuk secara resmi menawarkan kepada Pemerintah:

 1. pembangunan jaringan infrastruktur telepon nasional,

 2. menggunakan sumber pendanaan swasta CellFone membebaskan Pemerintah dari sumber pendanaannya,

 3. membuka peluang kepada swasta menjalankan usaha telekomunikasi swasta kerjasama dengan Pertumtel (Telkom),

 4. merobah persepsi sarana telepon sebagai jasa luks/mahal menjadi sarana setiap orang dapat memperolehnya seperti di Amerika Serikat, Singapore dan Hong Kong.
 
 
 
 
 

Pada Tgl. 20 Juni, 1988,

Kami menawarkan program pembangunan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
 1. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara nasional dengan densitas 11.5% (11.5 telepon per 100 penduduk) dalam 20 tahun pada tahun 2009 (dibandingkan dengan densitas nasional 0.4% atau 800.000 saluran telepon pada tahun 1988).
 2. Pembangunan 29.300.000 satuan sambungan dengan biaya investasi sebesar US$ 62,000,000,000 ($62 milyar dollar Amerika) berdasarkan perhitungan Perumtel sebesar US$ 2.060 per satuan sambungan pada saat itu.

 3. Menciptakan pembangunan industri elektronika dan telekomunikasi mendukung program kami.

 4. Membuka lapangan kerja bagi 410.000 pegawai tetap berdasarkan rumus  bahwa tiap 3.000 satuan sambungan memerlukan 42 orang untuk pengoperasian dan pemeliharaan. Sama dengan 1 orang diperlukan untuk tiap 71 satuan sambungan (dibandingkan dengan 1 orang untuk tiap 90 SST di Australia saat itu).

Pada Tgl. 8 Agustus, 1988

Kami di undang secara resmi oleh Sekretaris Jendral Departemen Parpostel dalam suratnya No. PB.103/2/3/.PTT untuk mengadakan penjelasan (presentasi) pada konsep “partisipasi swasta” di dalam monopoli Perumtel.

Pada Tgl. Agustus 26, 1988

Kami mengadakan presentasi resmi perihal konsep kami “Pola Bagi Hasil” atau P.B.H. di hadapan kurang-lebih 115 pejabat dari Parpostel. Hadir pada saat itu adalah Sekretaris Jendral, Irjen, para pejabat teras Parpostel lainnya, para direktur PERUMTEL, PT INTI, PT INDOSAT, BAPPENAS, dan para pejabat lain. Presentasi berlangsung selama 55 menit dan tanya-jawab berlangsung selama 3.5 jam keseluruhannya menjadi 4.5 jam.

Pada tanggal 31 Agustus, 1988

Pemerintah secara resmi mengadopsi “pola bagi hasil” yang diperkenalkan oleh perusahaan kami pada saat Menparpostel, Bapak Soesilo Soedarman, mengeluarkan surat No. 49/MPPT/VIII/88, tanggal 31 Agustus, 1988, menunjuk 5 perusahaan termasuk PT CellFone Nusantara sebagai “investor” pada proyek “percobaan” 200.000 saluran menggunakan “konsep pola bagi hasil”.

Pada tanggal 4 Oktober, 1988,

PERUMTEL membuat studi kelayakan No. KV 032/KVG 13/4 Oktober 1988, untuk 200.000 saluran didasarkan surat Menteri Parpostel No. 49/MPPT/VIII/88. Copy dari Studi Kelayakan tersebut diberikan kepada CellFone Nusantara, dan telah menjadi “Studi Kelayakan” dan dasar proyek CellFone Nusantara. Beberapa rekomendasi didalam studi kelayakan tersebut mencantumkan saran-saran yang diajukan didalam presentasi tertanggal 26 Agustus 1988 dalam “tanya-jawab”. Diantaranya adalah pembagian keuntungan sebesar 70-30%, 70% untuk investor.

Pada tanggal 21 Nopember, 1988

Menko EKUIN, Dr. Radius Prawiro, didalam suratnya memberi persetujuan uji coba untuk pembangunan 100.000 saluran.

Pada Bulan Januari 1989

Presiden-direktur PT CellFone Nusantara menerima Rancangan Undang-Undang (RUU) dan memberi pandangannya kepada anggota Komisi V di DPR/MPR.

Pada Pertengahan Februari 1989

Dewan Direksi PT CellFone Nusantara dan Dewan Komisaris yang diwakilkan oleh Yayasan bertemu dengan Menparpostel selama 2 jam 9 menit, dan telah disepakati oleh Menparpostel bahwa CellFone Nusantara membangun “sebanyak mungkin” diluar 100.000 saluran telpon yang disetujui oleh Menko Ekuin, karena pembangunan sebanyak 20.000 saluran (bagian CellFone) tidak layak, terkecuali bila merupakan bagian dari proyek lebih besar. Angka 20.000 adalah 100.000 saluran dibagi 5 perusahaan yang pertama ditunjuk pemerintah (lihat kutipan berita pers terlampir).

Pada tanggal 1 April 1989

“Undang-undang Republic Indonesia No. 3/1989” tertanggal 1 April 1989, diadakan merobah Undang-undang No. 5/1964 & 6/1964 karena “dianggap tidak sesuai dengan progress teknologi dan tidak memenuhi kebutuhan rakyat ...”

Bagian Penting Dari Undang-Undang No. 3/1989 Menyatakan:

“... dengan maksud meningkatkan organisasi telekomunikasi, dianggap perlu untuk terus-menerus mengusahakan usaha yang efektip dan partisipasi umum untuk menjamin adanya sarana telekomunikasi secara maksimal untuk kepentingan umum ...”

Pada Pertengahan Mei 1989

Presiden-direktur PERUMTEL, Ir. Cacuk Soedarijanto dan direktur logistiknya, Kolonel Nasution (saat itu), mengunjungi Presiden komisaris CellFone Nusantara, Bapak Nichlany Soedardjo, Maj. Jen (Purn) untuk memberi konfirmasi persetujuan Menparpostel bahwa “CellFone membangun sebanyak mungkin saluran telepon” diluar pembangunan 100.000 saluran yang telah disetujui Menko Ekuin pada suratnya tertanggal 21 Nopember 1988.

Perkembangan Setelah 1994

Sejak tahun 1994, Pemerintah mengadopsi Kerja Sama Operasi atau KSO. Pada program KSO tersebut prinsip pola bagi hasil tetap mengambil peranan karena P.T. Telkom sebagai pemegang sarana telekomunikasi tunggal/monopoli masih mensyaratkan pembagian keuntungan dengan kontraktor KSO dan penyerahan aset yang dibangun investor kepada Telkom.

Konsep KSO telah di bayangkan oleh Dirjen Parpostel, (saat itu) Bapak Ir. Soekarno Abdulrachman, pada tahun 1988 dan PT CellFone Nusantara karena monopoli PERUMTEL/PT Telkom tidak akan mampu melayani expansi secara nasional karena tidak adanya personalia dan dananya sehingga kontraktor KSO diwajibkan mengoperasikan sistim-sistim yang mereka bangun dengan diawasi oleh PERUMTEL/ Telkom.

Catatan: konsep Pola Bagi Hasil atau KSO tidak berlaku lagi bilamana monopoli PT Telkom telah dihapus dan penyelenggara komunikasi swasta dapat beroperasi tanpa harus membagikan penghasilannya dengan PT Telkom atau menyerahkan asetnya kepada P.T. Telkom.
 

Pendapatan Pemerintah Bila Ada Saingan Bebas?

Bagian dari penghasilan penyelenggara sarana telkom bila monopoli Telkom telah dihapus/ dimodifikasi di bayarkan melalui pajak perusahaan dan pajak pendapatan. Tujuan CellFone Nusantara adalah saingan bebas, pemasangan SST dimana saja diseluruh nusantara, dan saingan bebas pada tarif pulsa yang plafon maksimumnya ditentukan oleh Pemerintah, yang kebijakan ini akan memberi manfaat bagi puluhan juta orang. Manfaat ini akan menyumbang pada diri masing-masing orang rakyat kita, dan kemudian akan menyumbang pada perkembangan semua usaha.

Kesepakatan AFTA & APEC

Sesuai kesepakatan AFTA (ASEAN Free Trade Area) setelah tahun 2003, dan perjanjian APEC yang ditanda tangani Indonesia, monopoli PT Telkom seharusnya ditiadakan setelah tahun 2005.

April 1994 - Rencana Pembangunan Menjadi 70 Juta Saluran

PT CellFone mengutus kelompok dari Inggeris, Amerika Serikat dan Kanada membuat survei dan studi kelayakan secara nasional dengan biaya $400,000 (±Rp 1.000.000.000) dan menetapkan bahwa densitas nasional yang layak seharusnya dirobah menjadi 27% atau 70 juta SST. Rekomendasi daerah-daerah yang perlu dipasang jaringan telepon serta densitas lokal dicantumkan didasarkan pemasang jaringan telekom yang ada.

Perkembangan Pada Bulan Juni 1997 - Pernyataan Presiden R.I.

Pada pertemuan D-8 di Istambul, Turki, bulan Juni 1997, Presiden menyatakan “... mau atau tidak, siap atau belum, kita harus menghadapi saingan (internasional) ...”. Pada saat yang akan datang, Indonesia akan dilanda saingan didalam negeri oleh dunia telekomunikasi internasional yang akan memasuki Indonesia secara bebas, menggunakan teknologi canggihnya. Karena kesepakatan Indonesia untuk memasuki era saingan bebas, pihak asing akan juga menetapkan tarif yang lebih competitif.

Bank Dunia: Pasar Telekom 1997 Sebesar US$ 460 Milyar (Rp 1.100 trilyun)

Bank Dunia menyatakan didalam berita persnya bulan Juni 1997 dikutip “The Jakarta Post” “... perkembangan dunia telekomunikasi di daerah Asia menjadi pesat berkat adanya pola bagi hasil (revenue sharing) ...”, jauh diatas investasi dibidang manapun.

Krisis Ekonomi 1997-1998

Krisis Ekonomi yang melanda Indonesia tidak mengurangi minat investasi dan usaha telekomunikasi kami di Indonesia, memandang krisis ekonomi ini sebagai krisis sementara. Para investor dan mitra usaha kami yakin bahwa fundamental di Indonesia masih ada dan utuh, dan keyakinan ini memungkinkan Perusahaan CellFone untuk tetap merundingkan negosiasi dengan para investor dan para mitra usaha baru untuk jumlah keseluruhan sebesar US$ 300 milyar (sekitar Rp 1.500 trilyun dengan kurs U$1.00/Rp 5000).