List of International Schools

---

In Cyrus' Memory


suryo@email.com

---

The writer is a Member of

and a former journalist with AFP & Antara News Agencies in the mid-‘60s

http://go.to/suryo-di-puro • Alamat Homepage www.suryo.net

---

(Foto kanan Jakarta, Januari, 1942, Ayah Raden Mas Suyoto Suryo-di-Puro, bayi R. Adji & Ibunda Raden Ayu Ambariah Arismunandar Suryo-di-Puro)
Lahir  : Jakarta, 28 Desember, 1941 (60 tahun pada bulan Des. 2001)
Alamat : Jalan Gabus No. 36 Kavling 5, Arteri T.B. Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Alamat E-Mail: suryo@suryo.net
Alamat Internet Web Page Keluarga
(Personal Web Page): www.suryo.net
Alamat Faksimili: 021-7883-1310

 
• Pendidikan
SD di Jakarta tahun 1945-49 
Di Roma, Italia, awal tahun 1950-53 
Di Canada tahun 1953-57 
Di Jakarta tahun 1957 
Di Roma, Italia, tahun 1957
Di Amerika, sebagai penerima bea siswa Fulbright* untuk sosial-politik s/d 1964 
Di London, journalistis tahun 1964. (Foto kanan Juli, 1999)

• 1964 - Asuransi
Lloyd's Insurance dan J.H. Minet’s Underwriters, London 1964. (Foto kanan dengan cucu ke-3, Samudra, di N.Y., Agustus, 1999).
• 1964-69 - Journalistik
Wartawan berbahasa Inggeris di Agence-France Presse (AFP), Paris, Perancis 1964-65 
Wartawan berbahasa Inggeris di Kantor Berita Nasional ANTARA, Koln, Jerman Barat 1965-69.
• 1969 - Pialang & stock broker
Pengusaha pialang stock broker Amerika di Jerman, Swiss dan di Tehran 1969
Pengusaha pialang & asuransi di Jakarta 1969-71
Pendiri Usaha Pendiri P.T. Marina Jaya di bidang telekomunikasi radio, pertanian, perdagangan 1972 dan berbagai perusahaan lain
 
• 1977 - Dosen Pendidikan
Asisten Dosen bahasa Inggeris di Universitas Indonesia 1977
• 1977 - Dosen Pendidikan - Pemerintahan
Dosen/Pembantu Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara 1978 di Sekretariat Negara, dibawah Staf Ahli Mensesneg.
Pembantu, Staf Ahli Mensesneg, Sekretariat Wakil Presiden 1978-80 Hamengku Buwono IX, diantaranya sebagai staf pengajar/dosen bahasa & protokol negara.
• 1977 - Organisasi
Ikut menyusun Kadin Timur Tengah pada saat belum dibentuk Kamar Dagang Timur Tengah di Kadin Pusat. (Foto kanan circa 1978-80).
• 1978 - Kerjasama dengan Pemerintah
Mengusulkan kordinasi dan terlaksana perobahan frekwensi Dep. Hankam untuk berbagai angkatan bersenjata agar bisa saling berkomunikasi tanpa tukar-menukar pesawat 1978-1981. 
• 1978-83 Memasang Sistim Komunikasi Militer di 1,700 lokasi lebih secara nasional & Kontraktor & Suplier Departemen Hankam & Departemen2 Lain
Pengadaan keperluan personil angkatan bersenjata, pemasangan sarana telekomunikasi militer untuk Dep. Hankam, khususnya POLRI, di 1,700 lokasi lebih dari Sabang s/d Merauke, mencakup areal seluas 5,600 kilometer diseluruh Indonesia yang kemudian dipergunakan untuk Pemilu 1982, serta hubungan antara Pemeritah Pusat dengan Pemda2. Pengadaan untuk Dep. Pendidikan & Kebudayaan dan departemen-departemen lain tahun 1978-1986. 
• 1978 - Investasi Pribadi Untuk Kepentingan Pemerintah
Mengadakan sarana telekomunikasi dengan biaya sendiri, investasi serta pemeliharaan melalui perusahaan (PT Marina Jaya) untuk Sekretariat Negara dan kantor kepresidenan R.I. diluar jalur komunikasi kepresidenan/Paswalpres resmi untuk keperluan Tamu Negara/Tamu Kepresidenan 1978-85.
• 1986 - Menyusun Konsep Pembangunan Nasional 60 juta Manusia
Menysun konsep pembangunan nasional oleh swasta. Swasta dihadapi masalah “monopoli Pemerintah” di berbagai bidang penting, sehingga diwujudkan konsep partisipasi swasta di bidang-bidang yang dikuasai pemerintah, diantaranya usaha telkom karena latar belakang pembangunan sarana komunikasi militer di 1,700 lokasi lebih pada tahun 1979-83. Usaha telkom rakyat di upayakan karena dapat meningkatkan kemampuan orang biasa untuk dapat berkomunikasi secara murah dan terjangkau karena pemasangan 30 juta satuan sambungan telepon (SST). 

Tiap 1 SST akan dipergunakan oleh minimum 2 orang. Menyentuh langsung ± 60 juta orang dengan potensi mengembangkan diri bagi tiap orang.

Sarana ini akan permudah penjualan hasil panen/hasil usahanya secara langsung ke pasarnya di sesama desa di daerah lain, di kota besar, dan langsung ke pasaran internasional. Biaya investasi US$ 62 milyar dalam 20 tahun.

Meningkatkan kemampuan untuk mensejahterakan diri di tiap lingkungan melalui peningkatan keadaan ekonomi di lingkungannya. 

Menciptakan lapangan kerja di pedasaan. 

Memperlancar sarana komunikasi pemerintahan pusat ke tingkat I & II, dan sebaliknya.
 

• 1986 Menciptakan Konsep Pola Bagi Hasil (PBH) Untuk Mengatasi Monopoli Pemerintah
Pola Bagi Hasil (PBH) tahun 1986 di rencanakan sebagai sarana pembawa program peningkatan kemampuan orang biasa dimana swasta berpartisipasi di lingkungan monopoli pemerintahan dengan prinsip:
(1) swasta membangun, 
(2) pemerintah mengoperasikannya sebagai monopoli dengan atau tanpa peranan investor, dan 
(3) hasil investasi swasta di bagi dengan pemegang monopoli. 

Melobi pemerintah R.I. supaya konsep partisipasi swasta di terima 1986-1988.

Mendapat berbagai dukungan resmi/tertulis, serta perjanjian-perjanjian dan LOI (Letter of intent) dari berbagai perusahaan multi-nasional di bidang telekomunikasi dengan konsep PBH 1988-1999.
 

• 1988-88 - Pemerintahan-pemerintahan Asing Mengundang Minta Dijelaskan PBH
Diundang ke ibu kota mereka melalui para duta-besarnya menjelaskan konsep PBH, antara lain di Warsawa, Polandia dan Rumania karena monopoli di negara-negara tersebut mirip dengan susunan pemerintah R.I. 1988-89.
• 1988 Mendirikan Sarana PBH
Mendirikan PT CellFone Nusantara sebagai sarana pelaksanaan Pola Bagi Hasil, Januari 27, 1988. 

Undangan resmi Sekjen Parpostel tgl. 8 Agustus, 1988 No. PB.103/2/3/.PTT meminta penjelasan konsep PBH. 

Presentasi resmi selama 55 menit tgl. 26 Agustus 1988 di pandu oleh Sekjen Dep. Parpostel & dihadiri oleh 115 pejabat teras (Irjen & para direktur instansi) yang mendaftar dari 3 BUMN, Bappenas, Dep. Industri dan Parpostel, dan tanja-jawab selama 4.5 jam, seluruhnya 5.5 jam (dari jam 12:10 siang s/d jam 17:30 sore),
 

• 1988 Konsep PBH Diadopsi Pemerintah
Konsep PBH diadopsi pemerintah R.I. tgl. 31 Agustus 1988 dengan keluarnya surat resmi Menko Ekuin No. 49/MPPT/VIII/88 untuk percobaan atau pilot project, menunjuk 5 perusahaan termasuk P.T. CellFone Nusantara.

Konsep PBH menjadi dasar usaha lain di bidang TV (RCTI, SCTV, TPI), komunikasi seluler (Satelindo, Telkomsel dll), jalan tol, perlistrikan, dan lain-lain dimana swasta berpartisipasi didalam lingkungan monopoli. 

Istilah PBH berobah menjadi BOT, KSO dan  dan istillah lain dengan tetap mengandung prinsip PBH, yaitu partisipasi oleh swasta, pengoperasian oleh pemegang monopoli, dan pembagian keuntungan dengan pemegang monopoli (Pemerintah).
 

• 1994 Lobi Supaya Monopoli Telkom Dibubarkan - Menghapus PBH, BOT & Lain-Lain
Supaya monopoli telkom di bubarkan dan diadakan operator yang bersaing dengan tarif yang berbeda. Tarif tertinggi ditentukan pemerintah. PBH, BOT dan sejenis dibubarkan karena kedua belah pihak investor dan pemegang monopoli tidak ada niat bekerjasama baik dan menimbulkan penyalahgunaan dan kecurangan didalam BOT dan KSO.

Supaya biaya pemasangan & tarif sarana telekomunikasi dan tarif pulsanya di sesuaikan dengan kemampuan daya beli rakyat.
 

• 1994 Peningkatan Program Kerja Nasional Dari 60 juta Menjadi 140 Juta Manusia
Peningkatan sasaran program kerja tahun 1986 (pembangunan 30 juta SST dengan investasi US$ 62 milyar), ditingkatkan menjadi 70 (tujupuluh) juta SST di 70,000 desa di 5,600 kelurahan pada 20 tahun mendatang. Sasaran densitas nasional adalah sebesar 26%/dua puluh enam persen. (dibanding densitas tahun 1999 hanya 2.3%/dua koma tiga persen). Peningkatan program kerja diadakan oleh tim konsultan dari Amerika, Kanada, Inggeris, dan Indonesia dengan biaya survai sebesar US$400,000. 

Inti Program Pembangunan Untuk 140 juta manusia

Program kerja 70 juta saluran telpon ini akan meningkatkan kemampuan dan memperdaya sekitar 140 juta orang, diantaranya para petani dan tukang ikan, karena setiap 1 saluran akan dipergunakan oleh minimum 2 orang. 

Adanya sarana murah dan canggih ini dapat meningkatkan/menyebar-luaskan penjualan hasil panen, semua usaha perorangan kecil dan besar apapun bidangnya, dan memudahkan peningkatan ilmu kesehatan, dan ilmu pengetahuan untuk kepentingan individu secara murah dan terjangkau. Peningkatan ini dapat menghasilkan kemandirian serta memperdaya banyak orang.

• Abonemen bulanan dan tarif penggunaan telpon disesuaikan dengan kemampuan per kapita di daerah terkait,

 
• Biaya sambungan (antara Rp 300.000 s/d Rp 150.000) ditiadakan

 
• Abonemen diturunkan dari Rp 22,000 untuk perumahan menjadi antara Rp 10.000 s/d Rp 2.000 apabila di daerah yang per kapitanya sangat rendah sesuai kemampuan per kapita,

 
• penurunan tarif  telpon sebesar kurang lebih 80%, atau penurunan dari tarif Rp 165/3 menit turun menjadi Rp 20 s/d Rp 30 / 3 menit,

 
• menghapus “isolasi” telpon karena penilpon luar tidak dapat dipungut pulsanya bila yang ditelpon tidak dapat dihubungi,

 
• Investasi sebesar US$ 150 milyar (billion) dolar, atau  sekitar Rp 1.2  juta trilyun (trillion) dengan kurs Rp 8.000 per $1 US Dolar,

 
• dana milik swasta,

 
• bersumber dinasti kerajaan-kerajaan Indonesia (bukan milik orang asing  & bukan bersumber IMF, Bank Dunia, atau dana bantuan asing lain).

 
• Telah dikonfirmasikan adanya kolateral/harta dinasti tersebut oleh berbagai bank prime bank internasional, terakhir pada bulan Juli, tahun 2000; oleh ketua IMF, Micheal Camdessus, pada konperensi pers di Washington, D.C. pada bulan Oktober, tahun 1997, di saat Indonesia mengalami Krismon dan IMF mengumumkan niatnya membantu Indonesia karena adanya “bantuan bilateral”, “bantuan multilateral”, dan karena “Indonesia memiliki kolateral substantial di luar negeri (Indonesia’s substantial external assets)”. Telah dikonfirmasikan oleh ratusan orang asing dari pihak perbankan dan pendana yang patut dipercayai (seperti managemen senior perbankan prime bank dan pemimpin IMF).

 
• tidak ada hubungan dan bebas dari sumber KKN, bebas dana konglomerat, atau dana yang dipermasalahkan Pemerintah R.I. kepada keluarga soeharto,

 
• bebas hutang luar negeri, tidak membebani Pemerintah R.I. bentuk apapun baik sekarang atau nanti,

 
• diadakan subsidi swasta (dikordinasi oleh Yayasan Suryo-di-Puro dengan pihak Indonesia dan asing) untuk menutupi rendahnya tarif telpon dengan berbagai program perbankan prime bank.

 
• dana tengah dipersiapkan oleh berbagai pihak di luar dan dalam negeri, terdiri dari para chairmen of the board & presiden para pengacara keuangan, para konsultan dan para akuntan publik asing prime bank asing di Inggeris, Jerman, Swiss, Belanda, Amerika dan para pemegang aset kerajaan-kerajaan dinasti Indonesia.

 
• Setiap pemindahan dana secara besar-besaran seperti tersebut diatas perlu “alasan ekonomi” (economic reasons) sesuai peraturan peraturan perbankan internasional.

 
• Dana besar ini dapat digunakan untuk keperluan “non-teknis”, yaitu persiapan pembangunan 26 propinsi di seluruh Indonesia yang menyangkut pembangunan bangsa dan negara, termasuk perbaikan infrastruktur yang pernah dilanda kerusuhan.

 
• Persiapan dan pengadaan dana telkom ini terkait dengan pengamanan dan keselamatan investasi yang akan diterjunkan.

 
Alamat Internet menjelaskan Program Peningkatan 140 juta manusia dapat dilihat di internet http://go.to/cellindo atau http://go.to/cellfone (versi bahasa Inggeris).

1996 Satu Pendiri Perusahaan CellFone Mengundurkan Diri
Satu dari 3 pendiri  yaitu Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949 dan pemegang saham sebesar 10% PT Cellfone Nusantara, menyatakan keluar dari lingkup perusahaan tahun 1996 (terlaksana 1997), dan saham sebesar 90% di ambil alih oleh Yayasan Suryo-di-Puro. 

Pendukung konsep pendayagunaan 140 juta orang biasa dengan investasi swasta luar negeri di didukung oleh Gus Dur dari Nahdahtul Ulama melalui konsep kerjasama tertulis yang disusun N.U. dan perusahaan/Yayasan Suryo-di-Puro. Pendukung konsep, Amien Rais, sebagai Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung program pembangunan nasional, kedua-duanya pada tahun 1997. 

Pejabat teras yang mendukung program kerja adalah Lt. Jen Hendro Priyono saat ia menjabat di Bina Graha Okt. 1998.

• Mendapat Kepercayaan Investasi 100% Oleh Asing–Saham Indonesia 60%, Asing 40%
Tahun 1992 s/d 1999 mendapat kepercayaan dari berbagai pendana internasional (pendanaan murni tidak terkait dengan produsen peralatan atau operator telkom) untuk seluruh proyek sebesar 70 juta SST. Dana ini  diluar pengadaan dana operator (yang menjalankan/mengoperasikan sistim telekomunikasi)  dan produsen peralatan (yang membuat pelengkap alat telekomunikasi). 

Dana yang akan masuk dibebani syarat: dana yang masuk di Indonesia tidak di cekal, tidak di korupsi, tidak dipaksakan kepada pihak lain (dipaksa kerjasama dengan orang lain) dan hal lain serupa yang sering terjadi di saat jaman pemerintahan Soeharto.

Tahun 1997 pendana internasional murni, dan berbagai perusahaan multi-nasional dari Amerika Serikat, menandatangani kerjasama notariel dengan Yayasan Suryo-di-Puro diwakili pemegang saham mayoritas/pemilik perusahaan yang akan memasukan investasi sebesar US$ 7 milyar. Tahapan pertama sebesar US$ 1,25 milyar permohonannya dimasukan ke dalam BKPM. Perusahaan tersebut adalah perusahaan tertua dan terbesar dunia bidang ristek & teknologi berusia 135 tahun, dahulu bagian dari perusahaan telekomunikasi terbesar dunia AT&T dan mendapat 8 hadiah Nobel bidang teknologi. Mereka telah mendemonstrasikan teknologi ISDN canggih tanpa kabel di Telkom Surabaya selama 3 bulan bersama kami sebagai mitra usahanya yang direncanakan untuk pemasangan di seluruh Indonesia. 

Pihak kami (Indonesia) mendapat 60% (enam puluh persen), dan Amerika 40% dengan modal keseluruhannya sebesar 100% (seratus persen) diadakan oleh perusahaan asing. 

Usaha patungan ini mensubsidi proyek selama 10 tahun untuk menutupi kerugian yang dapat diderita karena tarif rendah yang disesuaikan denga kemampuan per kapita. Ini dilakukan agar pemakai di desa tetap dapat menjangkau tarif pulsa murah.

Seorang putra presiden kemudian ikut campur, perusahaan Amerika tersebut  pindah ke putra tersebut berdasarkan kesepakatan dan persetujuan tertulis kami sebagai pihak Indonesia yang dimodali perusahaan asing tersebut. Karena berbagai kepentingan di Indonesia yang telah beroperasi (mis. pabrik sentral otomat AT&T di Krawang, berbagai proyek-proyek lain di Jawa Barat, Jawa Timur, dsb. yang sedang berjalan), mereka tunduk kepada keluarga presiden (saat itu). (Kejadian ini telah melanggar ketentuan pemilik dana, yaitu:  tidak dipaksakan kepada pihak lain (dipaksa kerjasama dengan orang lain).

Putra tersebut kemudian diharuskan membayar saham 30% secara tunai oleh peruahaan asing tersebut, dan sisa 70% oleh perusahaan asing. Usaha US$ 7 milyar gagal 6 bulan kemudian dan tidak dapat dilanjutkan karena setoran modal tunai yang diminta perusahaan asing tidak dapat diadakan oleh putra presiden. Sebelumnya pihak Indonesia, (Yayasan Suryo-di-Puro) dibiayai 100% tapi mendapat 60% sahamnya. Beberapa saat kemudian Presiden Soeharto turun jabatan.
 

• Telah Bertemu Dengan 2300 Orang – Diantaranya 1300 Asing
Selama 14 tahun sejak tahun 1987-2001 telah bertemu dengan kurang lebih 2,300 (dua ribu tigaratus) pengusaha asing dan Indonesia, diantaranya 1300 orang asing. Pertemuan- pertemuan ini pemasok ilmu program-program  investasi perbankan prime bank internasional.

Motivasi orang asing adalah proyek telekomunikasi ini adalah terbesar di Indonesia dan proyek terbesar di dunia (saat tahun 19887-1998), serta dianggap masuk akal untuk pembangunan negara besar karena langsung disalurkan lewat rakyat biasa, dan oleh para operator telecom asing dan para pendana yang telah biasa menangani belasan juta saluran telepon. Proyek ini dapat  membantu meningkatkan peranan orang biasa di percaturan ekonomi negara nomor 4 terbesar dunia. 
 

• PBH diakui oleh Bank Dunia 
bulan Juni 1997 di kutip dari berbagai media massa internasional, termasuk The Jakarta Post  “...perkembangan dunia telekomunikasi di daerah Asia menjadi pesat berkat adanya pola bagi hasil ...”, sebagai sarana yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi Asia, “... jauh diatas investasi di bidang manapun...”.
• Jenis Permodalan Yang Diadakan
Di bidang telekom semua perusahaan operator dan pembuat/pabrik peralatan telekom dunia, berbagai diantaranya yang telah membuat perjanjian/niat tertulis.

Pemilik dana international berperan sebagai pendana, atau wakil pemilik dana yang memerintah bank yang menyimpan pemilik harta.

Pelaksana pemilik dana (pihak bank, atau mereka yang menerima instruksi pemilik dana) seperti chairman of the board, direktur, para manager cabang dari berbagai perbankan internasional termasuk dari Swiss.

Pengawas pemilik dana seperti pengacara keuangan, akuntan publik, dan konsultan keuangan pendanaan asing.
 

• Usaha Tetap Dilanjutkan Sampai Wujud
Usaha tetap dilanjutkan sampai monopoli telkom dapat dibubarkan.

Tiap operator dapat menentukan tarif dibawah tarif telkom karena saingan tarif. 

Tiap orang menikmati sarana komunikasi yang sesuai dengan daya beli masyarakat.

Pribadi - Keluarga

• Isteri, Minou Suryo-di-Puro, Ibu Rumah Tangga, usia 59 tahun
dari Tehran, Iran, seorang cicit keturunan Shah (Raja) pada Dinasti Kahjar di Iran, lahir 27 November, 1942, warga negara Indonesia. (Foto kanan, Jakarta, Agustus 1995). 
Ibu dari seorang Putri usia 35 tahun, dan 2 Putra masing-masing usia 34 dan 27 tahun. 
Klik sini untuk homepagenya
• Putri, Raden Roro Laila Minouwati Ari Suryo-di-Puro, Insinyur Teknik Lingkungan & Perencanaan Tata Kota, usia 35 tahun.Klik sini untuk homepagenya
lahir pada tgl. 9 November, 1965, di Köln, Jerman.
Lulusan insyur teknik lingkungan I.T.B. dengan Summa Cum Laude yang pertama diberikan oleh I.T.B. di fakultas tersebut, (Putri, foto kanan, Jakarta 1997)
Bekerja dan 5 tahun kemudian penerima bea siswa penuh dan lulusan pasca sarjana dari University of Hawaii pada bidang managemen lingkungan serta teknik lingkungan dan perencanaan kota (City Planning). 

Setelah bekerja di Indonesia, Canada, Belanda, Amerika, Jepang, ia bekerja sebagai salah satu pimpinan Proyek United States Agency for International Development (U.S. AID) Bidang Lingkungan Pemerintah Amerika Serikat di Kedutaan Besar U.S.A., Jakarta, bekerja di perusahaan patungan Indonesia-Amerika di bidang lingkungan, dan sejak tahun 2000 menangani proyeki-proyek di Afrika, Indonesia dan proyek internasional lainnya dari Washington, D.C. Amerika Serikat.
 

• Putra, Raden Sidharto Reza Suryo-di-Puro, Diplomat, usia 34 tahun,
lahir pada tgl. 29 September, 1966, di Köln, German.(Foto kanan, N.Y. Juni, tahun 1999)
Mantan Ketua Dewan Mahasiswa, lulusan Unpar, Bandung, di bidang Sosial Politik dan Hukum Internasional, dan M.A. di St. John's University di New York, menikah dengan 2 anak laki-laki berusia 3.5 dan 2.5 tahun. 

Sejak tahun 1995 menjabat sebagai diplomat/Sekretaris II di P.B.B. (Perwakilan Tetap Indonesia Perserikatan Bangsa-Bangsa/United Nations).  (Foto kiri Cucu Rimba, Menantu Dewi Dayat & Cucu Samudra, New York, Agustus 1999).

Menjabat sebagai juru bicara/spokesman untuk Grup-77 (perkumpulan 130 negara gerakan non-blok) & Cina, di P.B.B. New York, N.Y., Amerika Serikat, dan pada tahun 1993 sebelum ke New York menjadi asisten Bapak Nana Sutresna (Duta Besar Keliling dan Direktur Eksekutif pada Gerakan Non-Blok [GNB] dibawah Presiden Soeharto) di Departemen Luar Negeri.  Klik sini untuk homepagenya



• Putra, Raden Cyrus Agung Suryo-di-Puro, Pengusaha, usia 27 tahun,
lahir pada tgl. 9 November, 1973, di Jakarta, mahasiswa di Universitas Pancasila dan kini pengusaha usaha komputer dan apartemen. (Foto kanan, Cyrus saat usia 23 tahun, Tehran, Juli 1997). Klik sini untuk homepagenya

• Ibu, Raden Ayu Ambariah Arismunandar Suryo-di-Puro, lahir 1915 (almarhumah)
 
• Ayah, Raden Mas Suyoto Suryo-di-Puro, Diplomat Senior dan guru bahasa, lahir tgl. 8 Agustus 1914 (almarhum). Klik sini untuk homepagenya
 
Salah satu pendiri dan perintis Kementerian Luar Negeri (kini Deplu).

Salah satu pendiri dan perintis Radio Republik Indonesia (RRI).

Veteran Pejuang Kemerdekaan R.I. Golongan ‘A’,

Awal 1950 mejabat sebagai diplomat senior di Roma, Italia, di Ottawa, Canada, dan Chargé d’Affaires dan Duta di Tunis, Tunisia dan London di bawah Pemerintahan Presiden Soekarno,

Mendapat Penganugerahan Satyalancana Karya Satya serta Perintis Kemerdekaan R.I., penghargaan serta penganugerahan dari berbagai negara lain.  (Foto kanan, saat di London, tahun 1965).

Pensiun pada tahun 1969, beliau di angkat kembali sebagai Duta Besar oleh Presiden Soeharto pada tahun 1970 untuk Kerajaan Afghanistan s/d tahun 1974. 

1974 diangkat kembali berdasarkan Keputusan Presiden R.I. 17/K 1974 sebagai Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara sampai dengan wafatnya pada Oktober 1991 pada usia 76 tahun.

Pejuang dan selichting (berkawan & seumur) dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX,  Mr. Achmad Soebardjo, Mr. Sunaryo, Bapak Adam Malik (ketiga-tiganya mantan Menlu), Bapak Roeslan Abdulgani dan tokoh-tokoh nasional lainnya.

R.M. Suyoto Suryo-di-Puro adalah keturunan Raden Mas Said, Mangku Negoro I (MN I, dikenal sebagai Pangeran Samber Nyowo dan Pangeran Sapu Jagat) dari Solo (Surakarta), Jawa Tengah yang keturunannya berawal dari Sunan Kali Jogo dari  ke 9 Wali dikenal dengan Wali Songo.